Kab. Bandung, JABAR – Sikap Kepala Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung Sangat tidak Mengenakan.

Kedatangan wartawan PM ke Desa tersebut, Selasa (24/09/2013) yang semula untuk melakukan konfirmasi tentang biaya pembuatan KTP. Dimana, salah satu anggota mayarakat mengeluhkan pembuatan KTP yang diminta sampai Rp 250 ribu.

Ternyata, belum melakukan konfirmasi sudah disambut dengan sikap angkuh dari kepala desa berinisial Ibu “DH”.
Sebagai kepala desa, DH tidak menunjukkan keteladanan seorang pemimpin bagi masyarakat, bahkan dengan sinis dia tidak mau menerima kehadiran wartawan PM.

DH menuturkan, “sudah banyak mitra kami yang datang. Jadi kami tidak mau untuk terima koran lain, apalagi PM sudah pernah memberitakan kami,” ujar DH.
Seperti diberitakan PM beberapa waktu lalu, bahwa Kepala desa Nanjung Mekar jarang “ngantor” lantaran sibuk mengurus anak dan keperluan di rumah sehingga yang lebih dominan di kantor desa malah suaminya.

Namun demikian wartawan tetap mempertanyakan mengenai biaya pembuatan KTP dan KK yang dipungut biaya Rp 250 ribu oleh salah satu ketua RW. Karena kebetulan, wartawan PM sendiri yang menjadi salah satu korbannya.

“Oh… itu tidak benar dan kami tidak pernah melakukan itu,” jawab DH, Kepala Desa Nanjung Mekar.
Secara lengkap, berikut cuplikan wawancaranya:

PM : Tapi nyatanya saya mau membuat KTP dan KK dimintai uang Rp 250 ribu dengan janji selesai 2 minggu. Terus tindakan ibu bagaimana?

Kepala desa: memang siapa yang mau membuat KTP ?

PM: Saya sendiri bu…

Kepala desa: kepada siapa?

PM: Waktu itu saya minta tolong kepada ketua RT tapi setelah document kelengkapan saya serahkan kepada ketua RT malah memberikannya ke ketua RW dan ketua RW minta uang Rp 250 ribu ke istri saya. Kalau sudah begitu apa tindakan ibu sebagai kepala terhadap bawahan..?

Kepala desa: Ya.. nanti dulu mau saya panggil orangnya

PM: Perlu ibu ketahui, kejadian itu sudah terjadi 5 bulan yang lalu tapi sampai saat ini belum ada kabar lagi, dan apabila ibu tidak sanggup melayani warga masyarakat, tolong perintahkan ke RW agar mengembalikan document saya atau memang uang yang saya berikan kurang (harus lebih dari Rp 250 ribu, red)?

Kepala desa: Itu salah anda kenapa tidak datang langsung ke desa.

PM: Terus apa gunanya ketua RT dan RW kalau dimintai tolong begitu saja sampai tidak bisa membantu, apakah RT dan RW dibutuhkan sama desa, waktu desa ada perlu saja? terus desa tidak pernah evaluasi terhadap kinerja perangkatnya ?

Kepala desa: (diam…)
***
Berdasarkan informasi, bukan hanya itu yang dilakukan kepala desa Nanjung Mekar. Menurut keterangan dari warga, memang kinerja kepala desa Nanjung Mekar tidak menunjukan sebagai kepala yang modern. “Dia hanya melihat uang kalau melayani warganya,” katanya.

Salah satu contoh yang dikatakan warga desa Nanjung Mekar yang tidak mau disebut namanya, dia pernah membuat Surat Keterangan Usaha ( SKU ) dipatok harga sampai Rp 15 ribu.

“Kalau ada warga minta tolong untuk pembuatan berkas untuk meminjam uang ke Bank selalu mahal dimintai bayarannya,” ungkap nara sumber.

Namun, saat disinggung masalah itu (pungutan-pungutan yang relatif besar, red), kepala desa Nanjung Mekar malah balik bertanya, “siapa yang ngomong ?” ujarnya, tidak menjawab atas kebenaran ucapan warganya.

Kepada PM, nara sumber yang merupakan warga desa Nanjung Mekar sangat menyayangkan terhadap perilaku DH sebagai kepala Desa. “Untuk perihal ini kami sebagai warga sangat dirugikan oleh kinerja kepala desa nanjung mekar yang sudah tidak lagi pro rakyat.

Dia seakan mementingkan kebutuhan pribadinya, apalagi dia sempat-sempatnya menolak kehadiran media.” Tandasnya. (TIM PM)
www.platmerahonline.com